Pemerintah Diminta Lebih Peduli Perlindungan bagi Nelayan

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Tidak menentunya kesejahteraan dan kehidupan para nelayan yang ada di wilayah Jawa Tengah membutuhkan perhatian serta kepedulian pemerintah daerah (pemda) maupun pusat.

Sejauh ini persoalan yang dihadapi para nelayan selalu datang silih berganti. Problem ini --secara masif-- terus mempengaruhi kesejahteraan hidup warga pesisir yang mengandalkan hidup dari laut tersebut.

“Sehingga penting kehadiran pemerintah untuk menyikapi berbagai persoalan nelayan ini,” ungkap Ketua Bidang Petani dan Nelayan (BPN) Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Tengah, Suharsono, Rabu (6/4).

Ia mengatakan, sekarang ini, hampir semua nelayan tidak pergi melaut karena cuaca yang ekstrem. Kondisi seperti ini bisa berlangsung empat hingga lima bulan, karena faktor perubahan iklim yang begitu drastis.

Periode ini, menjadi masa yang paling sulit bagi nelayan bagi kesejahteraan para nelayan. Sebab mereka tidak bisa mencari nafkah di laut.

Pemerintah pusat dan daerah perlu memberikan perhatian kepada para nelayan. Salah satu bentuk kepedulian kepada nelayan selain memberikan bantuan langsung juga diperlukan regulasi perlindungan nelayan.

Sudah saatnya nelayan diperlakukan seperti petani dan tenaga kerja yang selama ini dipayungi UU Perlindungan Petani dan UU Ketenagakerjaan. “Karena nelayan juga memiliki kerawanan sosial yang sama,” tegas legislator PKS Kota Semarang ini.

Menurut Suharsono, total panjang garis pantai Provinsi Jawa Tengah yang mencapai 828,82 kilometer, yang terdiri dari 540,27 kilometer merupakan panjang garis pantai utara dan 288,55 kilometer panjang garis pantai selatan.

Sedangkan luas kawasan pesisir sebesar 122.739,79 hektare. Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun 2013  potensi nelayan untuk mendapatkan ikan laut yang tersebar di perairan Jawa Tengah sekitar 1.873.530 ton per tahun.

Meliputi Laut Jawa sekitar 796.640 ton per tahun dan Samudera Indonesia sekitar 1.076.890 ton per tahun. Sementara Jawa Tengah memiliki 17 kota/ kabupaten di wilayah pesisir pantai. “Tanpa ada perhatian dari pemerintah, potensi yang besar ini bukan berarti apa- apa. Apalagi problem yang dihadapi nelayan di Jawa Tengah ini masih sangat kompleks,” tandas Suharsono.


sumber : Nasional Republika


18 Bulan Nelayan tidak melaut bayangkan nafkah darimana mereka untuk keluarganya?

Share:

Read More

Nelayan Gunung Kidul Tolak Bantuan Kapal KKP

REPUBLIKA.CO.ID, GUNUNG KIDUL -- Kelompok usaha bersama nelayan di Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, menolak tawaran pengadaan 10 unit kapal fiberglass 10 gross ton dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Alasannya, mereka tak memiliki modal untuk mengoperasikannya.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Gunung Kidul Agus Priyanto mengatakan telah melakukan sosialisasi kepada kelompok-kelompok nelayan yang tergabung dalam kelompok usaha bersama (KUBE).

"Tidak ada satu pun KUBE nelayan di Gunung Kidul yang berani mengajukan proposal bantuan kapal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Kami tidak tahu alasannya. Namun, kami sudah melakukan sosialisasi kepada kelompok-kelompok nelayan," kata Agus, Sabtu (9/4).

Berdasarkan pengalaman pemberian bantuan kapal ukuran besar untuk nelayan di Gunung Kidul, mereka hanya ingin melaut 1 hingga 2 hari. Sedangkan kapal ukuran 10 gross ton, membutuhkan waktu minimal 4 hari. Belum lagi modal yang dikeluarkan terbilang besar yakni Rp20 juta.

Menurut dia, nelayan masih menggunakan perahu motor tempel (PMT) atau perahu jukung, dan mengoperasikan kapal di bawah 7 gross ton. Mereka melaut hanya sehari dan modal yang dikeluarkan hanya untuk membeli bahan bakar minyak (BBM).

"Mereka tidak berani menggunakan kapal dengan gross ton besar. Selain mencari ikan dengan waktu lama, mereka tidak memiliki modal," katanya.


Sumber : Nasional Republika


Maka dari itu pemerintah harusnya mengkaji dan paham betul bahwasanya pelaku Industri perikanan memiliki kiat untuk memajukan perindustrian kelola ikan yang sehat dan memiliki muta yang bagus untuk stok nasional maupun bahan baku ekspor. Karena bagaimana pun juga Nelayan tradisional dan Industri memiliki fishing ground yang berbeda menyesuaikan kebutuhan masing-masing pelaku usaha kecil, menengah dan atas.

Share:

Read More

Penghasilan Nelayan Turun Akibat Proyek Reklamasi Teluk Jakarta

-

Senin, 25 April 2016, 18:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah nelayan mengaku dampak pembangunan pulau buatan hasil reklamasi menyebabkan berkurangnya hasil tangkapan para nelayan hingga lebih dari 50 persen.
Sebelum ada proyek reklamasi, para nelayan bisa menjual ikan hingga sekitar Rp25-Rp50 juta, kini mereka hanya mengantongi sekitar Rp4 juta-Rp5 juta.
Dan saat ini nelayan jarak yang harus ditempuh para nelayan untuk mendapat ikan semakin jauh, karena kapal mereka harus memutari pulau-pulau buatan tersebut.



sumber : Republika


Belum lagi Ekspor turun karena permen dari Ibu Susi dan akan terus menjadi derita para nelayan dan pelaku Industri Perikanan Indonesia.

Share:

Read More