Berita 20 April 2016 - Aksi Protes Ratusan Nelayan Reklamasi Teluk Jakarta ANARKIS !!
JAKARTA – Pro-kontra soal reklamasi di Teluk Jakarta mencapai babak baru. Kemarin (18/4) pemerintah pusat bersama Pemprov DKI akhirnya bersepakat melaksanakan moratorium (penghentian sementara).
Kesepakatan tersebut merupakan hasil rapat antara beberapa menteri terkait dan Gubernur DKI Basuki T. Purnama di Kantor Kementerian Koordinator Maritim dan Sumber Daya kemarin petang. Rapat dipimpin langsung oleh Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli. Hadir pula Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti serta Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya. ”Sementara kami hentikan. Moratorium. Sampai peraturan perundang-undangan dipenuhi,” ujar Rizal kepada wartawan setelah pertemuan.
Sebagai jalan keluar, pemerintah akan membentuk komite bersama yang akan membahas payung hukum pelaksanaan reklamasi di Teluk Jakarta. Komite tersebut akan diisi dua direktur di Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Juga, dua direktur di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta dua Dirjen dari sekretariat kabinet. Kementerian yang dipimpin Rizal Ramli juga ikut dengan memasukkan dua deputi dan chief legal officer.
Rizal menjelaskan, komite tersebut akan menyelaraskan semua aturan yang berlaku untuk pelaksanaan reklamasi. Setelah semua terpadu dengan baik, pembangunan 17 pulau di Teluk Jakarta boleh dilanjutkan. ”Reklamasi ini bolong-bolong (aturannya, Red). Kalau dibahas, tidak selesai-selesai,” tambahnya.
Bagaimana tanggapan Basuki T. Purnama? Ahok –sapaan Basuki T. Purnama– optimistis moratorium reklamasi tidak akan berlangsung lama. Bahkan, mengenai izin, dia mengklaim wewenang tetap ada di tangannya selaku gubernur DKI. ”Tetap di DKI, kecuali pulau pelabuhan M, N, O, P, Q,” ucap dia.
Sebelum rapat dengan para menteri, Ahok juga menegaskan bahwa reklamasi bukanlah barang larangan. Dia justru mengatakan bahwa Dirjen Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil KKP Sudirman Saad yang mengajarkannya tentang reklamasi. ’’ Dulu, katanya, Teluk Jakarta sudah terkontaminasi. Maka, teknik mengatasinya adalah reklamasi supaya bisa menyerap bahan-bahan racun. Ada dalam buku beliau lagi, tanya beliau,’’ ucapnya di balai kota kemarin.
Dia menambahkan, yang dipermasalahkan para menteri terkait hanyalah izin. Untuk izin itu, Ahok pun tidak mempermasalahkan. Yang paling penting, bagi dia, jika proyek itu berjalan adalah yang akan diperoleh Jakarta. ’’Jangan gara-gara reklamasi, DKI masih keluarin APBD ataupun membebani APBN untuk fasos fasum,’’ jelasnya. Ke depan, jika izin ditarik pemerintah pusat, dia hanya meminta tambahan kontribusi 15 persen dari saleable area, jangan dihapus. Nanti, lanjut dia, DKI yang repot.
Mantan politikus Golkar itu juga merasa bingung. Reklamasi di 17 pulau di Teluk Jakarta dipermasalahkan. Namun, pembuatan PT KCN yang juga hasil reklamsi tidak diributkan. Lahannya juga cukup luas, mencapai 12 hektare. ’’Buat stok pasir segala macem sama batu bara kok nggak ada yang ributin. Nempel lagi dengan daratan. Itu dampak lingkungannya lebih parah,’’ terangnya. Namun, lanjut dia, para nelayan tidak pernah melakukan protes akan tindakan tersebut.
Sebagai orang nomor satu di ibu kota, Ahok menegaskan bakal membongkar pulau itu. Sebab, peringatannya selalu diabaikan. ”Kami peringati, tapi diuruk terus. Kami juga nggak mungkin nahan orang. Yang saya bingung, kenapa nggak ribut, alur laut juga ditutup,’’ terangnya. Makanya, pihaknya akan menanyakan hal itu kepada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar